Isu sistem penerimaan mahasiswa baru hingga biaya operasional perguruan tinggi menjadi sorotan dalam Kunjungan Kerja (Kuker) Spesifik Komisi X DPR RI yang digelar di Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban), Jumat (09/04/2026).
Mewakili Direktur Poliban, Joni Riadi, Wakil Direktur I Bidang Akademik H. Ahmad Rizani menyampaikan apresiasi kepada Komisi X DPR RI yang dinilai menjadi wadah penyerapan aspirasi bagi perguruan tinggi, termasuk politeknik di Kalimantan Selatan.
Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut turut diundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi negeri dan swasta, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI, hingga perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Selain dari perguruan tinggi negeri, kami juga mengundang perguruan tinggi swasta, BRIN, LLDIKTI Wilayah XI, serta Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan aspirasi Poliban terkait daya serap mahasiswa baru yang belum sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
“Saat ini, baik di Poliban maupun beberapa politeknik vokasi, daya serap belum sesuai dengan kuota penerimaan. Artinya, jumlah kuota yang telah ditetapkan, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak semua program studi vokasi diminati oleh calon mahasiswa, serta masih adanya kecenderungan memilih universitas dibandingkan politeknik,” jelasnya.
Selain terkait sistem penerimaan, Ahmad Rizani juga mengungkapkan mengenai standar satuan biaya operasional perguruan tinggi (SSBOPT). Ia menyebutkan, rata-rata perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menerapkan pembagian biaya per semester ke dalam enam kelompok.
“Di Poliban sendiri, biaya per semester berkisar mulai dari Rp500 ribu, Rp1 juta, hingga Rp4,9 juta,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menghasilkan berbagai catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Perjalanan kami ke Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, memberikan banyak saran dan masukan, terutama terkait tata kelola perguruan tinggi dalam konteks penerimaan mahasiswa baru serta penetapan standar pembiayaan yang berkeadilan,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut diperoleh dari sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Lambung Mangkurat, UIN Antasari, Politeknik Negeri Tanah Laut, Politeknik Hasnur, serta perguruan tinggi swasta lainnya di daerah ini. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan, termasuk terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Seluruh masukan akan kami akomodasi dan tindak lanjuti melalui fungsi pengawasan, sehingga permasalahan di perguruan tinggi dapat diselesaikan secara bertahap,” pungkasnya.
