Prioritaskan Substansi – Perguruan Tinggi Jadi Pusat Ilmu Pengetahuan

Prioritaskan Substansi – Perguruan Tinggi Jadi Pusat Ilmu Pengetahuan

JAKARTA, KOMPAS — Mutu kurikulum, teknis perkuliahan, dan hasil perkuliahan merupakan faktor utama dalam akreditasi sebuah perguruan tinggi dibandingkan dengan hal-hal formal, seperti sarana dan prasarana. Perguruan tinggi yang menargetkan akreditasi A hendaknya memprioritaskan hal itu.

“Kalau bicara akreditasi A, sudah tidak perlu lagi melihat kelengkapan gedung, ruang, dan rasio dosen dengan mahasiswa. Syarat itu sudah harus dipenuhi ketika perguruan tinggi (PT) ingin mendapat akreditasi B karena akreditasi B berarti sudah sesuai dengan persyaratan Badan Akreditasi Nasional PT,” kata pengamat pendidikan yang juga mantan Rektor Universitas Islam Indonesia Edy Suandy Hamid, di Palembang, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (2/9).

Selain substansi kurikulum, menurut Edy, proses akreditasi hendaknya juga melihat jumlah penelitian yang dihasilkan PT beserta kontribusi mereka kepada masyarakat, seperti yang diamanatkan dalam tridarma perguruan tinggi. Penelitian bisa bersifat penulisan karya ilmiah yang diukur dari kebaruan topik dan inovasi. Produknya antara lain berupa kebijakan, teori, ataupun kontribusi empirik di suatu bidang pengetahuan.

“Kalau hal-hal tersebut diutamakan, praktis di dalam teknis perkuliahan PT sangat berhati-hati. Mereka tidak akan sembarangan merekrut mahasiswa baru dalam jumlah banyak dan membuat jadwal perkuliahan sekenanya,” kata Edy. Perilaku tersebut membentuk tanggung jawab moral PT sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

Contoh sederhana adalah kejelian dalam mendampingi mahasiswa membuat karya tulis ilmiah, baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Dosen pembimbing di PT berakreditasi A harus memahami topik yang dipilih. Hendaknya topik tersebut membawa pembaruan atau melanjutkan penelitian sebelumnya dengan membuat terobosan baru.

Edy menjabarkan, otomatis mahasiswa dan dosen pembimbing akan menyaring bahan-bahan rujukan secara saksama dan melakukan penelitian secara mendalam. Di dalam penentuan topik itu, dosen harus bisa mengatakan kepada mahasiswa apabila topiknya tidak memberi gebrakan ataupun sudut pandang baru.

“Misalnya, mahasiswa meneliti hal yang sudah pernah diteliti orang lain. Akan tetapi, penelitian mahasiswa tersebut hanya membuktikan fenomena yang sudah ada. Hal tersebut tidak melanggar aturan pendidikan tinggi, tetapi tidak memberi pembaruan,” kata Edy. Hal itu, hendaknya turut memberi pengaruh dalam akreditasi PT karena dosen PT berakreditasi A idealnya tidak membiarkan mahasiswanya sekadar menulis.

Dugaan pelanggaran

Kasus jual beli ijazah dan ijazah tembak di perguruan tinggi yang terus terjadi, ditengarai merupakan salah satu dampak perguruan tinggi bersangkutan lebih mengutamakan sarana dan prasarana, termasuk jumlah mahasiswa, daripada substansi kurikulum. Salah satu PT yang tengah disorot oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Ketua Tim Evaluasi Akademis Kemristek dan Dikti Supriadi Rustad mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan sejak September 2016. Menurut dia, ada tanda-tanda pelanggaran norma akademik berupa lemahnya pemastian mutu perkuliahan pada salah satu program S-3. Kelas tersebut mayoritas mahasiswanya adalah aparat pemerintahan dari berbagai wilayah di Indonesia. Permasalahan yang ditemukan ialah tidak ada jadwal perkuliahan ataupun silabus yang jelas.

“Kalau melihat jadwal kuliahnya, tidak masuk akal pejabat di daerah bisa bolak-balik ke Jakarta dalam satu pekan untuk kuliah tanpa mengganggu kinerja mereka di wilayah masing-masing, sedangkan program tersebut tidak ada izin menyelenggarakan kelas jauh,” ujar Supriadi.

Selain itu, juga disorot rasio dosen dengan mahasiswa yang dinilai tidak ideal. Apabila satu dosen pembimbing mengampu banyak mahasiswa S-3, seperti lebih dari tiga orang, tentu mutu disertasi yang dihasilkan tidak baik. Akibatnya, PT hanya asal meluluskan orang dengan gelar doktor.

Hasil temuan tim masih dibahas di Kemristek dan Dikti. Untuk memastikan keakuratan penyelidikan, hasil tersebut dicocokkan ulang dengan penemuan tim independen Kemristek dan Dikti yang dipimpin Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemristek dan Dikti.

Rektor UNJ Djaali, yang dihubungi di Jakarta, kemarin, mengatakan, pihaknya menunggu rekomendasi dari Kemristek dan Dikti. “Sampai saat ini belum ada jadwal pasti rekomendasi tersebut dikeluarkan. Hal yang pasti ialah kami menunggu pemaparan lengkap temuan tim dan usulan langkah selanjutnya,” ujarnya. (DNE)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 September 2017, di halaman 12 dengan judul “Prioritaskan Substansi”.

Sumber:http://www.kopertis12.or.id

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: MAAF!!! Tidak bisa Klik Kanan
X