Pengabdian kepada Masyarakat ALKS: Urgensi Produk dan Sertifikasi Halal

Akhir-akhir ini pasar Indonesia diserbu oleh membanjirnya berbagai produk makanan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak memiliki jaminan kehalalan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Padahal, keberadaan jaminan kehalalan yang tercermin dari logo di kemasan produk merupakan kewajiban produsen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal 4 UU tersebut ditegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Berdasarkan data dari Global lslamic Economy Indicator 2017, lndonesia saat ini termasuk ke dalam 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia. Bahkan dalam belanja makanan halal, Indonesia menempati peringkat nomor satu di dunia, sedangkan untuk obat-obatan dan kosmetika halal serta keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat keenam dan kesepuluh di dunia (Zuhdi, 2017). Data di atas menunjukkan bahwa pangsa pasar (market share) untuk produk halal di Indonesia sangat besar dan menjadi incaran para produsen luar negeri.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan menurut ajaran Islam, mengonsumsi produk halal merupakan perintah yang wajib hukumnya. Namun sayangnya, kesadaran untuk memilih, membeli, dan mengonsumsi produk-produk halal di kalangan masyarakat Indonesia ternyata masih rendah (Zuraya, 2016). Badan Standarisasi Nasional (BSN) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terkait status halal itu terkonfirmasi dengan banyaknya produk yang tidak bersertifikat halal yang membanjiri pasar Indonesia. Seandainya kesadaran masyarakat terhadap sertifikat halal sudah tinggi, maka produk-produk yang tidak memiliki label halal tentunya tidak akan laku di pasaran (Setiawan, 2014).

Menyadari masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait kehalalan produk sebagaimana diuraikan di atas, maka Prodi D-4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS), Politeknik Negeri Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan tentang urgensi produk dan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk yang halal dan tentang pentingnya sertifikat halal pada setiap produk yang dikonsumsi. Selain itu, kegiatan ini juga berupaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai produk yang kemungkinan mengandung unsur syubhat dan haram yang beredar. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 20 Oktober 2018 di Ruang Induk Mesjid Muhammadiyah Al Muhajirin, Jl. HKSN ini menghadirkan pembicara Bapak Udiantoro, S.P., M.S, selaku Direktur LPPOM MUI Kalsel dan Bapak Noor Rahman, S.T., M.T., selaku praktisi usaha yang telah berpengalaman dalam mengurus sertifikasi halal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terselenggara bekerjasama dengan Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Banjarmasin dan Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Politeknik Negeri Banjarmasin. Peserta kegiatan adalah pimpinan dan anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) serta para pengusaha kecil dan mikro di kota Banjarmasin. Para peserta menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan ini sangat bermanfaat dan berharap agar ada kegiatan lanjutan di masa yang akan datang. Ahmad Suhanto selaku Ketua Majelis Ekonomi PDM Banjarmasin juga menawarkan dilakukannya kerjasama dengan Poliban untuk pembinaan dan pendampingan para pengusaha kecil dan mikro dalam pengurusan sertifikasi halal (MAB).

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: MAAF!!! Tidak bisa Klik Kanan
X